Pemprov banten berikan LKPD Tahun 2023 ke BPK RI
BANTEN, Obornewsbanten.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Unaudited tahun anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, di kantor BPK RI Banten, Rabu (7/2/2024) pagi.
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyampaikan LKPD Unaudited tahun 2023 sengaja lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditentukan.
“Dengan lebih awal, ada ruang untuk perbaikan,” katanya.
Penyerahan LKPD Unaudited Pemprov Banten diserahkan oleh Al Muktabar yang didampingi Pj Sekda Banten Virgojanti, Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti, Inspektur Banten Usman Ash Shidiqqi, serta Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Munayati.
LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 tersebut diterima dengan baik langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Sukarjo beserta jajarannya.
Diketahui, berdasarkan ketentuan yang berlaku penyerahan LKPD tersebut paling lambat diserahkan Pemerintah Daerah kepada BPK pada 31 Maret 2024.
“Meskipun aturan penyerahan mewajibkan tiga bulan setelah anggaran berakhir atau 31 Maret 2024. Tetapi kami ingin membiasakan agar penyerahan dokumen laporan keuangan ini diusahakan sebelum bulan Maret,” ucap Al Muktabar.
Tak hanya itu, Pj Gubernur Banten mengatakan penyusunan LKPD tersebut dapat terus ditingkatkan, dengan tepat agar mempertahankan opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dikatakan Al Muktabar, tahapan dilakukan untuk mematuhi aturan, dan dokumen juga sudah dilengkapi.
Sebelum menyerahkan LKPD Unaudited, Pj Gubernur Banten menjelaskan sejak 2022 sesuai arahan Presiden RI, Pemprov Banten bergerak secara tematik untuk tangani kemiskinan ekstrem, gizi buruk, stunting, inflasi, bangga buatan Indonesia, hingga investasi yang terus meningkat.
“Hal ini jadi koridor kerja Pemprov Banten, dan bagian kita memerlukan dukungan,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Banten juga, kata Al Muktabar, konsen di bidang layanan dasar, misalnya pendidikan sesuai amanat Presiden dan Wakil Presiden yang mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus terhadap dunia pendidikan.
“Perkembangan terakhir kita laksanakan ekspedisi reformasi birokrasi berdampak tematik, tinjau sekolah dan berbincang dengan stakeholder terkait hal – hal yang dibutuhkan dalam pendidikan,” katanya.
Pj Gubernur Banten pun mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan apa yang menjadi tugas pemerintah daerah.
“Dan kita patuh apa yang menjadi tugas mandatory BPK. Jadi lebih ke subtansi dasar saja,” imbaunya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti menyatakan bahwa Pemprov Banten menyerahkan LKPD Unaudited 2023 kepada BPK RI pada Rabu 7 Februari 2024, secara aturan memang tiga bulan usai tahun anggaran berakhir atau tepatnya 31 Maret 2024.
Penyampaian LKPD tahun ini, kata Rina Dewiyanti, juga lebih cepat satu hari dibandingkan tahun lalu.
“Pemprov Banten menyerahkan LKPD Unaudited 2023 kepada BPK lebih cepat, karena kita telah melakukan mitigasi risiko early warning system,” jelasnya.
“Sehingga kita menginginkan lebih cepat karena kita ingin dapat lebih efektif, efesien, akurat, transparan, dan lebih akuntabel,” jelasnya menambahkan.
Dikatakan Kepala BPKAD Banten, hal tersebut juga agar lebih mengetahui terhadap LKPD.
“Apa yang telah kita lakukan di 2023. Kita lebih cepat mengetahui silpa audited, itu salah satunya,” ucapnya.
Terakhir, Kepala BPK RI Perwakilan Banten, Dede Sukarjo mengapresiasi berbagai capaian yang diraih Pemprov Banten termasuk apa yang dilaksanakan pada Rabu (7/2) yaitu penyampaian LKPD tahun 2023 Unaudited.
“Tentu, hal ini capaian prestasi yang luar biasa, hasil dari sebuah kerja keras. Di awal Februari, pertama di Banten sekaligus leading by example,” tuturnya.(Rat)