KUASA HUKUM DAN PENGELOLA BERIKAN KLARIFIKASI TERKAIT PERIZINAN PARKIR TRANSIT JALUR C NIKOMAS
SERANG , obornewsbanten.com – Persoalan pengelolaan parkir transit Jalur C di kawasan Nikomas menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai perizinan dan dugaan pungutan liar (pungli). Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Fuad bersama pengelola parkir memberikan penjelasan mengenai aspek hukum, riwayat perizinan, serta mekanisme pengelolaan parkir. Jumat, (20/11/26).
Dr. H. Ipul Syaifullah, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Fuad, menjelaskan bahwa pendampingan hukum dilakukan untuk memastikan persoalan yang berkembang dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan penilaian sepihak terhadap kliennya. Menurutnya, setiap persoalan harus dilihat berdasarkan fakta, dokumen perizinan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait riwayat pengelolaan, ia menyampaikan bahwa kegiatan parkir tersebut bukan merupakan kegiatan baru. Berdasarkan keterangan kliennya, pengelolaan telah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun, sempat berhenti selama dua tahun, kemudian dilanjutkan melalui proses perpanjangan perizinan.
Menurutnya, proses perizinan telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari tingkat desa, pihak pemilik atau manajemen Nikomas, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Karena itu, aspek administrasi dan prosedur perizinan perlu menjadi bagian penting dalam melihat persoalan tersebut secara objektif.
Mengenai dugaan pungutan liar, Dr. H. Ipul Syaifullah menilai bahwa tuduhan pungli tidak dapat disematkan begitu saja tanpa melihat unsur-unsur hukum yang mendasarinya. Mekanisme pungutan, pihak yang menerima manfaat, dasar pelaksanaan kegiatan, serta ada atau tidaknya pihak yang dirugikan perlu diperiksa secara menyeluruh.
Ia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran.
Sementara itu, Fuad selaku pengelola parkir transit Jalur C mengatakan bahwa dirinya menjalankan kegiatan pengelolaan dengan berpedoman pada proses perizinan dan mekanisme yang telah ditempuh bersama pihak-pihak terkait.
Menurut Fuad, kejelasan administrasi dan kepastian hukum menjadi hal penting agar kegiatan pengelolaan parkir dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dr. H. Ipul Syaifullah kembali menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada bukti dan proses pemeriksaan yang objektif, bukan semata-mata asumsi ataupun penilaian sepihak.
Melalui penjelasan tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pengelolaan parkir transit Jalur C Nikomas, khususnya terkait riwayat perizinan dan aspek hukum yang menjadi dasar kegiatan pengelolaan.
Kepastian administrasi, transparansi pengelolaan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perlu menjadi perhatian bersama. Setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif oleh instansi berwenang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Nsr)
