Pemkot Serang Kaji Transportasi Publik Terintegrasi, Permudah Mobilitas Warga
KOTA SERANG, obornewsbanten.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai mematangkan kajian pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan layanan transportasi umum yang telah difasilitasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, seperti bus dan feeder.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Serang menata pola ruang sekaligus menghadirkan sistem transportasi yang lebih mudah diakses masyarakat. Integrasi antarmoda diharapkan dapat memperlancar pergerakan warga di dalam kota maupun menuju wilayah lain.
Ketua Satgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengatakan kajian transportasi publik dilakukan atas arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi. Menurutnya, penataan pola ruang yang tengah berjalan perlu diikuti dengan kemudahan mobilitas masyarakat.
“Penataan pola ruang kita sudah banyak masyarakat yang mengapresiasi. Pak Wali ingin meningkatkan dengan kemudahan-kemudahan arus transportasi. Maka Pak Wali menginginkan ada kajian mengenai transportasi publik supaya ini bisa tersambung dengan pergerakan masyarakat,” ujar Wahyu saat ditemui di Setda Kota Serang, Selasa (18/8/2026).
Wahyu menilai integrasi dengan layanan transportasi milik Pemprov Banten menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan. Keberadaan bus dan feeder, kata dia, perlu didukung sistem transportasi di tingkat kota agar konektivitas masyarakat tidak terputus.
“Di provinsi kan ada feeder, ada transportasi bus dan segala macam. Nah, itu disambungkan juga oleh Pak Wali,” katanya.
Saat ini, teknis pelaksanaan hingga regulasi masih dalam tahap pembahasan. Pemkot Serang juga belum menentukan model transportasi yang akan diterapkan karena seluruh opsi masih dikaji berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menggandeng angkutan kota (angkot) yang sudah beroperasi, termasuk melibatkan organisasi angkutan seperti Organda. Di sisi lain, Pemkot Serang juga membuka kemungkinan menyediakan layanan transportasi yang dikelola atau dibiayai pemerintah daerah.
“Apakah kita menggandeng para pemilik angkot, Organda, atau kita mengadakan transportasi sendiri untuk melayani masyarakat Kota Serang. Ini yang sedang kita kaji,” ungkap Wahyu.
Menurutnya, penerapan transportasi publik kemungkinan akan dimulai dari kawasan perkotaan terlebih dahulu. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil kajian mengenai kapasitas layanan, kebutuhan masyarakat, jaringan jalan, hingga pembiayaan.
Pemkot juga belum masuk pada pembahasan teknis mengenai peremajaan angkutan umum. Jika nantinya angkot eksisting menjadi bagian dari sistem transportasi baru, skema peremajaan maupun penambahan armada akan dihitung secara matang.
“Misalkan menggunakan angkot yang ada, tapi diremajakan seperti apa? Atau ada penambahan yang memang dibiayai pemerintah daerah, nanti seperti apa. Cost-nya bagaimana, benefit-nya apa, kemudian untuk masyarakat bagaimana agar tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Selain model layanan dan armada, kemungkinan pembangunan jalur khusus transportasi publik juga masih terbuka. Namun, keputusan tersebut akan sangat bergantung pada hasil kajian dan kondisi jaringan jalan di Kota Serang yang memiliki keterbatasan ruang.
“Kalaupun memungkinkan ada jalur khusus, ya bisa dimungkinkan. Kalau tidak, akan menggunakan jalur yang ada. Kita tahu dengan keterbatasan jalur yang ada di Kota Serang,” tuturnya.
Wahyu menegaskan, inti dari rencana tersebut adalah menghadirkan transportasi publik yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas warga. Pemkot Serang ingin agar masyarakat memiliki pilihan transportasi yang lebih mudah, terhubung, dan terjangkau.
Dengan demikian, pengembangan transportasi publik tidak hanya diarahkan untuk menambah moda baru, tetapi juga membangun konektivitas antarlayanan yang sudah tersedia. Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkot Serang untuk menentukan model transportasi yang paling sesuai dengan karakteristik kota dan kemampuan anggaran daerah.
“Yang penting adalah ada keinginan Pak Wali untuk memfasilitasi masyarakat dengan transportasi publik,” pungkas Wahyu. (Nsr)