Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal 2027, Penanganan Banjir hingga Disabilitas Jadi Fokus Pemkot Tangerang
TANGERANG, Obornewsbanten.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Ruang Al Amanah, Puspem Kota Tangerang, Rabu (21/1/26).
Diketahui, kegiatan ini sebagai upaya menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan arah pembangunan daerah. Khususnya terkait penanganan banjir dan perbaikan sistem drainase.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono menyampaikan, penanganan banjir masih menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Tangerang. Pada tahun 2026, terdapat 21 titik rawan banjir yang telah dan sedang ditangani melalui berbagai program, diantaranya pembangunan embung, tandon air, perbaikan drainase, serta turap.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat yang nantinya akan dikaji dan dirumuskan bersama oleh pemerintah daerah melalui Bappeda, sebelum ditetapkan sebagai skala prioritas dalam RKPD 2027,” papar Maryono.
“Masukan dari mereka sangat berharga. Bahkan bisa dibilang sekitar 70 persen menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyusun program pembangunan agar APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Tangerang Yeti Rohaeti menuturkan, dalam forum tersebut telah disampaikan berbagai paparan arah kebijakan, mulai dari Bappenas, Pemerintah Provinsi, BPS, hingga Pemerintah Kota Tangerang, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
“Masukan yang kami terima sangat beragam dan sangat baik. Tidak hanya untuk perencanaan tahun 2027, tetapi juga relevan untuk peningkatan kualitas pembangunan di tahun 2026,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yeti menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari aspirasi masyarakat adalah terkait disabilitas. Pemerintah daerah, kata dia, telah dan akan terus meningkatkan perhatian terhadap kelompok disabilitas melalui berbagai OPD.
“Contohnya di Dinas Ketenagakerjaan sudah mulai ada program tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Di sektor pendidikan, kami akan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah inklusi,” jelas Yeti.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus diarahkan agar ramah disabilitas, seperti pada trotoar dan bangunan pemerintah.
“Kedepan, pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas akan terus kami tingkatkan, baik di tahun 2026 maupun tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.(Nsr)